Sekolah Swasta Gratis 2025: Janji Manis atau Terobosan Nyata?

Depok Inside | Editorial – Wacana mengenai program sekolah swasta gratis yang digadang-gadang akan terealisasi pada tahun 2025 telah menimbulkan riak optimisme sekaligus tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di satu sisi, ide ini terdengar seperti angin segar, sebuah solusi atas beban biaya pendidikan yang kian mencekik. Namun, di sisi lain, janji ini memunculkan keraguan mendalam: apakah ini sekadar janji manis politik pada saat  pemilihan, ataukah sebuah terobosan nyata yang telah dikaji matang dengan perencanaan yang komprehensif?

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan akses terhadap pendidikan berkualitas seharusnya tidak terhalang oleh faktor ekonomi. Kehadiran sekolah swasta, dengan fasilitas dan kurikulum yang kerap menjadi pilihan favorit sebagian orang tua, seringkali berbanding lurus dengan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, gagasan sekolah swasta gratis tentu sangat menarik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendambakan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

Namun, untuk mewujudkan “gratis” dalam konteks sekolah swasta, dibutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar dan skema pembiayaan yang jelas. Beberapa pertanyaan krusial pun muncul ke permukaan:

* Dari mana sumber dana yang masif ini akan berasal? Apakah akan membebani APBN/APBD secara signifikan, ataukah ada skema kemitraan dengan pihak swasta yang belum dijelaskan secara detail? Jangan sampai program ini hanya bersifat “subsidi sebagian” yang pada akhirnya tetap membebankan orang tua dengan biaya tersembunyi.

* Bagaimana mekanisme penyaluran dana ke sekolah swasta? Apakah akan ada standar akreditasi dan kualitas yang ketat bagi sekolah yang bisa menerima program ini? Tanpa parameter yang jelas, program ini berpotensi disalahgunakan atau justru merendahkan standar pendidikan.

* Apakah program ini akan berlaku untuk semua jenjang pendidikan di sekolah swasta, atau hanya terbatas pada jenjang tertentu? Detail ini sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.

* Bagaimana dengan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang? Janji politik seringkali bersifat jangka pendek, dan masyarakat khawatir jika program ini hanya “hangat-hangat tahi ayam” dan tidak berkelanjutan.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan secara transparan dan detail mengenai visi, misi, dan strategi di balik janji sekolah swasta gratis 2025 ini. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus bertanya-tanya dan berharap pada janji yang mungkin belum memiliki fondasi kuat.

Pengalaman menunjukkan bahwa program “gratis” di sektor publik terkadang menemui kendala dalam implementasinya, mulai dari kurangnya fasilitas, kualitas guru yang beragam, hingga sarana prasarana yang belum memadai. Mencoba menerapkan konsep “gratis” pada sekolah swasta yang selama ini beroperasi dengan model bisnis yang berbeda tentu memerlukan perhitungan dan persiapan yang jauh lebih matang.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji manis yang mengambang di udara. Jika program ini memang serius digarap, sudah saatnya pemerintah menyajikan roadmap yang jelas, studi kelayakan yang komprehensif, serta sosialisasi yang masif dan jujur. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa janji pendidikan ini bukan hanya ilusi,

melainkan sebuah realitas yang benar-benar bisa mengangkat derajat pendidikan anak-anak bangsa.(Red).