Rombak Total Anggota BGN! SPJ: Kasus Keracunan MBG Bukti Ketidakmampuan, Program Seharusnya Jadi Ujung Tombak Gizi

​Jakarta, 30 September 2025 | Depok Inside – Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru diluncurkan pada 6 Januari 2025, kini dilanda masalah serius. Program yang di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) ini, yang seharusnya menjadi solusi mengatasi stunting dan malnutrisi, justru memicu kekhawatiran massal akibat lonjakan kasus keracunan.

​Hingga 22 September 2025, tercatat sudah ada 4.771 kasus keracunan MBG dengan total korban mencapai 6.452 anak. Kasus terbaru yang melibatkan 20 siswa SDN 01 Gedong, Jakarta Timur, menjadi puncak dari rentetan kegagalan pelaksanaan program ini.

​Ketum SPJ: Presiden Prabowo Harus Ganti Semua Anggota BGN

​Reaksi keras datang dari masyarakat, termasuk dari Ketua Umum Solidaritas Pemuda Jakarta (SPJ), Choirul Umam. Umam mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan total terhadap jajaran anggota BGN.

​“Saya menilai program MBG dari Presiden Prabowo Subianto adalah hal yang baik. Akan tetapi, Pak Presiden jangan menutup mata bahwa program MBG saat ini dijalankan oleh orang yang tidak berkompeten,” tegas Umam.

​Menurut Umam, kasus keracunan yang masif ini adalah bukti nyata dari kegagalan BGN dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai posisi anggota BGN seharusnya diisi oleh figur yang ahli di bidang gizi dan memiliki kapabilitas memadai, mengingat tujuan utama program ini adalah mengatasi masalah kesehatan gizi masyarakat.

​“Seharusnya anggota BGN diisi oleh orang-orang yang ahli di bidang gizi karena tujuan program MBG ini untuk mengatasi malnutrisi dan stunting pada masyarakat Indonesia. Kasus keracunan ini menjadi bukti mereka (anggota BGN) tidak berkompeten. Pak Presiden harus rombak semua anggota BGN,” pintanya.

​Kritik Menu dan SDM Pelaksana: Ultra Processed Food dan Ahli Gizi Minim Jam Terbang

​Umam menambahkan, kritik terhadap pelaksanaan program ini tidak hanya sebatas kasus keracunan, tetapi juga menyentuh kualitas menu dan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.

​“Kasus keracunan MBG ini tidak boleh terjadi lagi. Saya meminta Pak Presiden harus tegas soal ini. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban lagi karena program MBG ini dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dibidangnya,” imbuhnya.

​Umam menyoroti dua masalah krusial:

1. ​Kualitas Menu: Adanya menu MBG yang menggunakan burger dan spagheti. Menurutnya, makanan tersebut termasuk kategori ultra processed food yang tidak mengandung nilai gizi secara ideal untuk anak-anak.
2. ​Kualitas SDM: Tenaga ahli gizi yang ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah ahli gizi yang baru lulus dan belum memiliki jam terbang yang cukup dalam skala program nasional.

​MBG Harus Tetap Jalan, tapi Wajib Evaluasi Besar-besaran

​Meskipun melayangkan kritik keras, SPJ sepakat bahwa Program MBG harus tetap dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat rentan. Namun, pembenahan total adalah keharusan.

​“Program MBG harus tetap jalan karena manfaat MBG sangat dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu dibenahi adalah pengawasan pelaksanaannya agar kasus keracunan tidak terjadi lagi. Evaluasi besar-besaran perlu dilakukan,” kata Umam.

​Untuk memastikan program ini kembali ke rel yang benar, Umam mengajukan sejumlah tuntutan mendesak:

• ​Tutup semua dapur MBG yang terbukti menjadi sumber kasus keracunan.
• ​Ganti ahli gizi di SPPG dengan ahli gizi yang memiliki jam terbang yang cukup.
• ​Fokus pada penggunaan bahan baku lokal pada menu MBG dan hentikan penggunaan bahan impor jika bahan bakunya masih bisa diproduksi sendiri.
• ​Yang terpenting, ganti dan rombak semua anggota BGN yang sekarang dengan orang-orang yang ahli di bidang gizi.

​“MBG ini harus jadi ujung tombak untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada masyarakat Indonesia. Dan Pak Prabowo harus dengar kritikan ini agar program ini bisa berjalan dengan baik kedepannya,” tutup Umam.(Red).