SPJ Tuntut Akuntabilitas KPAI Atas Keracunan Massal Anak: Kegagalan Menjalankan Mandat!

​Jakarta, 4 Oktober 2025 | Depok Inside – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang seharusnya menjadi benteng terdepan perlindungan anak, sedang disorot tajam. Alih-alih berdiri kokoh, KPAI dituding melakukan “Tebang Pilih Aktivisme.” Suara mereka terdengar lantang dan kilat ketika kasus melibatkan figur publik atau isu politis, namun mendadak senyap saat ribuan anak menghadapi ancaman nyata: keracunan massal akibat program makanan publik.

​Publik mempertanyakan: Benarkah fokus KPAI kini telah bergeser dari menyelamatkan nyawa anak menjadi mencari sorotan kamera?

​Prioritas yang Keliru: Kontras Respons yang Menyakitkan

​Data mencatat kontras mencolok dalam kecepatan dan intensitas respons KPAI, yang mengindikasikan prioritas perlindungan yang keliru:

​Reaksi Kilat (Isu Kontroversial): KPAI bergerak cepat menyuarakan kekhawatiran hak anak saat seorang tokoh seperti Dedi Mulyadi mengambil kebijakan memasukkan anak-anak ke barak militer. Fokusnya pada potensi risiko psikologis atau prosedural.

​Keheningan Total (Krisis Faktual): Reaksi KPAI nyaris tanpa gaung, bahkan di tingkat daerah (Jawa Barat), ketika ribuan anak mengalami keracunan massal dari program pembagian makanan (“MBG”). Ini adalah krisis kesehatan publik yang melibatkan bahaya fisik akut hingga ancaman jiwa.

​”Prioritas ini keliru dan tidak etis. Mengapa ancaman terhadap prosedur anak lebih cepat direspons daripada ancaman fisik yang melibatkan ribuan korban, yang bisa berujung pada kematian atau cacat permanen?” tegas rilis pers ini.

​SPJ Menggugat: Anak-anak Bukan Alat Popularitas!

​Solidaritas Pemuda Jakarta (SPJ) menuding bahwa keheningan KPAI adalah kegagalan fatal dalam memenuhi mandatnya. Kecurigaan publik bahwa KPAI bermain dalam agenda politik kini semakin menguat.

​Ketua Umum SPJ, Choirul Umam, melayangkan kritik keras.

​”Kami kecewa! Betapa cepatnya KPAI bersuara lantang dalam kasus yang punya sorotan politik tinggi. Tapi ketika ribuan anak kita keracunan massal, mereka nyaris tanpa reaksi. KPAI harus segera membuktikan bahwa mereka bekerja untuk anak-anak, bukan untuk popularitas kasus,” kecam Umam.

​Umam menuntut KPAI segera melakukan audit mendalam dan menuntut pertanggungjawaban penuh atas kelalaian program makanan yang telah meracuni anak-anak di Jawa Barat.

​Tuntutan: KPAI Harus Berdiri Tanpa Pandang Bulu

​Perlindungan anak harus didasarkan pada tingkat keparahan ancaman yang dihadapi, terlepas dari siapa pelaku, program apa yang dijalankan, atau seberapa besar headline yang dihasilkan media.

​”Sudah saatnya KPAI melakukan refleksi internal mendalam. KPAI harus segera menunjukkan akuntabilitas, bersuara lantang untuk anak-anak korban keracunan massal, dan membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka berdiri tanpa pandang bulu. Suara KPAI harus bersumber dari penderitaan anak, bukan dari sorotan kamera,” tutup Umam.(Red).